Berita Hawzah – Ali al-Darwani, seorang penulis dan analis Yaman, dalam sebuah catatan mengkritik prioritas parlemen Turki dan Mesir, membahas kontradiksi antara kecepatan reaksi lembaga-lembaga tersebut dalam membahas isu-isu keamanan Arab Saudi dan sikap diam serta pasif mereka terhadap pembantaian dan blokade rakyat Gaza, dan mengajukan pertanyaan mengapa dukungan terhadap keamanan pemerintahan diprioritaskan, tetapi pembelaan terhadap nyawa rakyat Palestina dikesampingkan.
Penyelenggaraan pertemuan-pertemuan militer dan keamanan untuk membahas dukungan terhadap Arab Saudi di parlemen Turki dan pengkajian pengaturan perlindungan negara tersebut di parlemen Mesir, dilakukan sementara tidak satu pun dari kedua parlemen itu menggelar pertemuan darurat serupa untuk membahas bencana kemanusiaan di Gaza dan solusi-solusi untuk menghentikan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Padahal rakyat Gaza bergulat dengan genosida, blokade, dan kelaparan, dan masih tetap terdepan dari dukungan praktis negara-negara Islam.
Perbedaan dalam kecepatan dan keseriusan reaksi-reaksi ini telah memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang prioritas lembaga-lembaga politik dan militer di kawasan; lembaga-lembaga yang memiliki kapasitas pengambilan keputusan untuk membahas perjanjian-perjanjian keamanan dan perlindungan kepentingan pemerintahan, tetapi tidak menunjukkan tindakan yang sepadan terhadap penderitaan warga sipil Palestina dan Yaman.
Arab Saudi memiliki angkatan bersenjata, peralatan canggih, serta kerja sama militer dan keamanan yang luas dengan negara-negara Barat. Meskipun demikian, dukungan terhadap keamanan negara ini telah menjadi topik konsultasi parlementer dan pengaturan militer, sementara rakyat Yaman dan Palestina, khususnya perempuan dan anak-anak, tetap tidak mendapatkan perlindungan yang efektif terhadap serangan, pembantaian, dan pengungsian.
Situasi ini memunculkan pertanyaan penting tentang konsep keamanan kolektif di dunia Arab dan Islam: mengapa perlindungan terhadap pemerintahan, sumber daya minyak, dan jalur transit energi diprioritaskan dalam kerja sama militer, tetapi perlindungan terhadap nyawa rakyat dan hak-hak bangsa-bangsa di kawasan tidak memiliki kedudukan yang setara?
Persoalannya bukan sekadar kekurangan senjata dan peralatan militer, melainkan kembali kepada tujuan dan prioritas yang telah didefinisikan sendiri oleh angkatan bersenjata dan lembaga-lembaga politik. Angkatan bersenjata yang dimobilisasi untuk menjamin keamanan pemerintahan dan kepentingan ekonomi tidak memainkan peran yang efektif dalam menghadapi pembantaian dan pengungsian warga sipil Palestina dan Yaman.
Gaza dan Yaman telah secara jelas mengungkap jurang antara slogan-slogan persatuan dan solidaritas Islam dengan kinerja lembaga-lembaga politik dan militer di kawasan; sebuah jurang yang menunjukkan bahwa dalam persamaan yang ada, pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan pemerintahan ditindaklanjuti dengan cepat, tetapi dukungan terhadap rakyat yang terjebak dalam perang dan blokade masih tetap terpinggirkan.
Komentar Anda